KODIFIKASI HUKUM ISLAM DI INDONESIA

BAB I

PENDAHULUAN

1.1  Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia ketika belum mempunyai landasan hukum serta berbagai sumber rujukan mengenai hukum untuk diinternalisasikan dalam kehidupan sosial masyarakat Indonesia. Sehingga dalam mengaplikasikannya pada saat itu menggunakan kitab para ulama sebagai rujukan hukum. Menurut Hasan Basri adalah sering adanya keputusan peradilan Agama yang saling berbeda padahal studi kasusnya sama. Bahkan dapat dijadikan alat politik untuk menjatuhkan orang lain yang dianggap tidak sepaham dan menurutnya ini mengindikasikan bahwa masalah hukum, fiqih serta syariat yang seharusnya membawa kerahmatan malah sebaliknya menjadi sebab perpecahan. Oleh karena itu, umat Islam salah paham dalam menempatkan kedudukan fiqih serta belum adanya kompilasi hukum Islam di Indonesia.

Kesimpulan dari paradigma di atas adalah lebih mengacu pada kewaspadaan para hakim agung pada zaman itu, bahwa apabila tidak ada wujud hukum Islam secara konkrit dan relevan di Indonesia ini, maka akan dikhawatirkan terjadi perselisihan dalam mengambil keputusan terhadap masalah-masalah hukum Islam di Indonesia. Sehingga, penting dengan adanya kodifikasi hukum Islam yang dapat dijadikan pedoman dan hukum positif di Indonesia.

1.2  Rumusan Masalah

1.      Apa pengertian kodifikasi hukum Islam ?

2.      Apa saja permasalahan kontemporer yang terjadi di Imdonesia ?

3.      Bagaimana perkembangan hukum Islam kontemporer  di Indonesia ?

4.      Bagaimana kedudukan hukum Islam di Indonesia ?

1.3  Tujuan

1.      Mengetahui dan memahami pengertian kodifikasi hukum Islam.

2.      Mengetahui berbagai permasalahan kontemporer yang terjadi di Indonesia.

3.      Mengetahui perkembangan hukum Islam kontemporer di Indonesia.

4.      Mengetahui kedudukan hukum Islam di Indonesia.

BAB II

PEMBAHASAN

2.1 Pengertian Kodifikasi Hukum Islam

           

2.2 Permasalahan Kontemporer di Indonesia

A.     Perkawinan Melalui Telepon

Perkawinan merupakan suatu hal yang penting dalam realita kehidupan umat manusia. Dengan adanya perkawinan rumah tangga dapat ditegakkan dan dibina sesuai dengan norma agama dan tata kehidupan masyarakat. Dalam perkawinan pasti terdapat sesuatu yang terpenting yaitu akad nikah.[1]

Akad nikah adalah didasarkan atas suka sama suka, atau rela sama rela. Sebagai manifestasinya adalah ijab dan kabul. Sehingga, ijab dan kabul dijadikan unsur yang mendasar bagi sah atau tidaknya akad nikah. Ijab diucapkan oleh wali, sebagai pernyataan rela menyerahkan anak perempuannya kepada calon suami, dan kabul diucapkan oleh calon suami, sebagai pernyataan rela mempersunting calon istrinya. Lebih spesifiknya, ijab berarti menyerahkan amanah Allah kepada calon suami, dan kabul berarti sebagai lambang bagi kerelaan menerima amanah Allah tersebut. Sesuatu yang tadinya haram dapat menjadi halal dengan ijab kabul. Dalam sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Muslim, Rasulullah bersabda: “Takutlah kalian kepada Allah dalam hal wanita. Mereka (perempuan) di tangan kalian sebagai amanah dari Allah, dan dihalalkan bagi kalian dengan kalimat Allah”.

      Yang dimaksud dengan “kalimat Allah” dalam hadits tersebut adalah ucapan ijab dan kabul. Oleh karena itu, penting arti ijab dan kabul bagi keabsahan akad nikah, maka banyak persyaratan secara ketat yang harus dipenuhi untuk keabsahannya. Salah satunya adalah ittihad al-majelis (bersatu majelis) dalam melakukan akad nikah. Menurut pendapat para ulama, terdapat dua penafsiran terhadap apa yang dimaksud dengan ittihad (bersatu) majelis, sebagai berikut:

      Pertama, yang dimaksud dengan ittihad al-majelis ialah bahwa ijab dan kabul harus dilakukan dalam jarak waktu yang terdapat dalam satu upacara akad nikah, bukan dilakukan dalam dua jarak waktu secara terpisah. Dalam arti bahwa ijab diucapkan dalam satu upacara, kemudian setelah upacara ijabnya bubar, kabul diucapkan juga pada acara berikutnya. Dalam hal yang disebut terakhir ini, meskipun dua acara berturut-turut secara terpisah bisa jadi dilakukan dalam satu tempat yang sama, namun karena kesinambungan antara ijab dan kabul itu terputus, maka akad nikah tersebut tidak sah. Dengan demikian, adanya persyaratan bersatu majelis, adalah menyangkut keharusan kesinambungan waktu antara ijab dan kabul, bukan menyangkut kesatuan tempat. Karena meskipun tempatnya bersatu, tetapi apabila dilakukan dalam dua waktu, dalam dua acara yang terpisah, maka kesinambungan antara pelaksanaan ijab dan pelaksanaan kabul sudah tidak terwujud, dan oleh karena itu akad nikahnya tidak sah.

      Kedua, ialah pendapat yang mengatakan bahwa bersatu majelis disyaratkan, bukan saja untuk menjamin kesinambungan antara ijab dan kabul, tetapi sangat erat hubungannya dengan tugas dua orang saksi yang menurut pendapat ini, harus dapat melihat dengan mata kepalanya bahwa ijab dan kabul itu betul-betul diucapkan oleh kedua orang yang melakukan akad.

Jadi, ada dua kesimpulan tentang keputusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan No. 1751/P/1989. Mengenai pengesahan akad nikah melalui telepon sebagai berikut:

a.       Apabila berpedoman kepada penafsiran dari pendapat pertama, maka keputusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan tersebut dapat dipahami keabsahannya. Seperti dikemukakan terdahulu, persyaratan bersatu majelis oleh pendapat ini dipahami sebagai jaminan bagi kesinambungan waktu antara ijab dan kabul. Kesinambungan waktu antara ijab dan kabul, dapat diwujudkan dari dua tempat dengan memakai alat penyambung dan pengeras suara. Dalam praktik akad nikah melalui telepon yang disahkan Pengadilan Agama Jakarta Selatan, persyaratan tersebut jelas dapat dipenuhi. Para saksi dalam akad nikah tersebut, telah dapat memastikan terjadinya ijab dan kabul antara kedua belah pihak, dan memastikan bahwa ijab dan kabul memang benar-benar asli diucapkan oleh pihak-pihak yang dimaksudkan dalam akad nikah itu. Adanya kekhawatiran pemalsuan suara sudah menjadi tidak berarti, ketika para saksi formal yang ada di Indonesia dan para saksi nonformal yang di Amerika sama-sama dapat dihadirkan oleh Pengadilan Agama Jakarta Selatan, dan serentak memastikan terjadinya ijab dan kabul antara kedua belah pihak, dan kedua belah pihak pun tidak mengingkari kesaksian tersebut.

b.      Apabila dilihat dengan kaca mata pendapat Syafi’iyah, maka jelas praktik akad nikah melalui telepon itu tidak sah. Untuk membandingkan antara praktik tersebut, dengan pokok-pokok pedoman kalangan Syafi’iyah dalam akad nikah, sebagai berikut:

1)      Tugas para saksi harus dapat melihat kedua orang yang mengakadkan nikah. Untuk itu disyaratkan bersatu majelis yang mengandung pengertian untuk menjamin kesinambungan antara ijab dan kabul, juga mengandung pengertian bersatu tempat. Dalam praktik akad nikah melalui telepon tersebut, dengan demikian syarat bersatu tempat, tidak terpenuhi. Dalam praktik tersebut syarat berhadap-hadapan secara fisik hanya bisa tercapai dengan gabungan dua kelompok para saksi yang terpisah.

2)      Dalam kaitannya dengan calon suami, ada dua cara akad nikah yang dicontohkan Rasulullah, yaitu bahwa calon suami itu hadir bersama wali perempuan pada suatu tempat waktu pelaksanaan akad nikah, atau dengan jalan mewakilkan kepada seseorang yang dipercaya ketika calon suami tidak mampu menghadirinya.[2]

B.     Perkawinan Lebih Dari Satu Orang

Asas yang dianut dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah “monogami” yaitu asas yang memperbolehkan seorang laki-laki mempunyai seorang istri dalam jangka waktu tertentu. Tetapi dalam hal tertentu seorang laki-laki diperbolehkan untuk mempunyai istri lebih dari satu orang dengan alasan apabila istri yang telah dikawini  itu tidak dapat melahirkan keturunan, istri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai istri dan istri sakit-sakitan yang tidak dapat disembuhkan. Di samping itu, harus memenuhi syarat yang telah ditentukan yaitu harus ada izin dari istri yang telah dinikahinya, mempunyai kesanggupan untuk memberi nafkah kepada istri-istrinya, dan mampu bersikap adil kepada istri-istrinya.

      Dalam salah satu kasus, kawin lebih dari seorang sering merugikan sebagian masyarakat, terutama kaum  perempuan dan anak-anak yang dilahirkan dalam perkawinan tersebut. Perkawinan tersebut bukan tujuan poligami yang dianjurkan oleh syari’at Islam, tetapi lebih disebabkan oleh rendahnya moralitas orang yang melaksanakannya karena banyaknya mudharat dari perkawinan poligami yang dilaksanakan tidak sesuai dengan aturan yang berlaku, banyak negara Islam yang melarang poligami seperti negara Tunisia, dalam pasal 18 Undang-Undang Hukum Keluarga Tahun 1956 yang menyatakan bahwa beristri lebih dari satu orang adalah perbuatan yang dilarang dan dapat diancam hukuman penjara satu tahun atau denda setingginya 240.000 malim.

      Negara Mesir dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tetap memperbolehkan seorang laki-laki untyuk menikah lebih dari satu orang (maksimum empat wanita) tanpa harus mendapat izin dari Mahkamah Syariah lebih dahulu. Apabila timbul kerugian dari perkawinan tersebut, pihak yang dirugikan itu diberi kesempatan untuk menuntut suami ke Mahkamah Syariah.

      Ada tiga pilihan dalam rangka pembaruan hukum perkawinan di Indonesia yaitu pertama, tetap memberlakukan pasal 4 dan 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan sebagaimana biasa seperti sekarang ini. Opsi kedua, melarang beristri lebih dari seorang (poligami) sama sekali seperti yang terdapat di negara Tunisia, atau yang ketiga yaitu mengadopsi peraturan poligami sebagaimana yang terdapat dalam hukum keluarga negara Mesir.[3]

C.     Perkawinan Antar-Agama

Dalam Pasal 40 Kompilasi Hukum Islam Indonesia yang diberlakukan berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 disebutkan bahwa “dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dan wanita karena wanita tersebut tidak beragama Islam”. Bagi pihak-pihak yang ingin melaksanakan perkawinannya, mereka harus memilih agama yang dianut oleh pihak istri atau pihak suami. Larangan perkawinan antar-agama didasarkan kepada maslahah dengan tujuan untuk memelihara agama, jiwa akal, harta dan kehormatan serta keturunan. Para ulama Indonesia sepakat untuk melarang perkawinan antar-agama karena kemudharatannya lebih besar dari manfaat yang ditimbulkannya. Oleh karena itu, sudah selayaknya ketentuan yang terdapat dalam Pasal 40 Kompilasi Hukum Islam Indonesia tetap dipertahankan.[4]

2.3 Perkembangan Hukum Islam Kontemporer di Indonesia

Ketika Ibnu Batutah singgah di Samudera Pasai (Aceh, dekat Lhokseumawe sekarang) pada tahun 1345 M, ia mengagumi kemampuan Sultan Al-Malik Al-Zahir pada diskusi tentang berbagai masalah Islam dan ilmu fiqih. Sultan Al-Malik Al-Zahir adalah seorang raja di Kerajaan Samudera Pasai dan beliau juga seorang fuqaha yang mahir tentang hukum Islam. Pada waktu itu Kerajaan Pasai menganut hukum Islam madzhab Syafi’i. Dalam proses Islamisasi kepulauan Indonesia yang dilakukan oleh para saudagar melalui perdagangan dan perkawinan hukum Islam mempunyai peran yang amat besar. Setelah agama Islam berakar dalam masyarakat, peran saudagar dalam menyebarkan ajaran Islam digantikan oleh para ulama sebagai guru dan pengawal hukum Islam.
            Jadi, sebelum Belanda mengukuhkan kekuasaannya, hukum Islam sebagai hukum yang berdiri sendiri telah ada dalam masyarakat, tumbuh dan berkembang di samping kebiasaan atau adat penduduk yang hidup di kepulauan nusantara ini. Bahkan ketika VOC datang ke Indonesia, ia tidak hanya mengakui keberlakuan hukum Islam, tetapi berusaha untuk membukukan hukum Islam ke dalam berbagai kumpulan hukum untuk kepentingan penduduk di wilayah yang mereka kuasai. Setelah kekuasaan VOC berakhir, Indonesia dikuasai oleh kolonialis Belanda dan kemudian oleh Inggris. Sampai tahun 1816 posisi kedudukan hukum Islam masih mantap. Raffles yang menjadi Gubernur Jenderal Inggris menyatakan bahwa hukum yang berlaku di kalangan rakyat adalah hukum Islam yang bersumber dari Al-qur’an, sehingga pelaksanaan hukum kewarisan dan perkawinan berjalan sebagaimana mestinya yang sesuai dengan hukum Islam.
            Salomon Keyzer berpendapat bahwa hukum Islamlah yang berlaku di kalangan orang-orang Jawa. Pendapat ini dikuatkan oleh L.W.C van den Berg yang mengatakan bahwa hukum mengikuti agama yang dianut seseorang. Pendapat tersebut mendapat sanggahan  dari Christian Snouck Hurgronje yang berpendapat bahwa yang berlaku bagi orang Islam Indonesia bukanlah hukum Islam, melainkan hukum adat. Pendapat yang dikemukakan Christian Snouck Hurgronje tersebut mendapat tantangan dari pemikir hukum Islam di Indonesia. Menurut mereka, teori tersebut mempunyai maksud-maksud politik untuk mematahkan perlawanan bangsa Indonesia yang dijiwai oleh hukum Islam terhadap kekuasaan pemerintah kolonial. Dengan teori itu, Belanda hendak mematikan pertumbuhan hukum Islam dalam masyarakat yang dilaksanakan sejalan dengan pengejaran dan pembunuhan terhadap pemuka dan ulama-ulama besar Islam.
            Setelah kemerdekaan Indonesia, pemimpin Islam dengan berbagai cara berupaya untuk mengembalikan hukum Islam pada kejayaannya seperti semula.[5]

2.4 Kedudukan Hukum Islam di Indonesia

            Umat Islam merupakan salah satu kelompok masyarakat yang mendapat legalitas pengayoman secara hukum ketatanegaraan di Indonesia. Hukum Islam di Indonesia dilihat dari aspek perumusan dasar negara yang dilakukan oleh BPUPKI yaitu para pemimpin Islam berusaha memulihkan dan mendudukkan hukum Islam dalam negara Indonesia merdeka itu. Dalam tahap awal, usaha para pemimpin dimaksud sia-sia, yaitu lahirnya Piagam Jakarta pada tanggal 22 Juni 1945 yang berisi bahwa negara berdasar kepada “Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya”. Namun, tedapat sanggahan dari kalangan pihak Kristen, yang dikeluarkan dari Pembukaan UUD 1945, kemudian diganti dengan kata yang lebih umum dan universal yaitu dengan kata “Yang Maha Esa”.
            Maka dapat diasumsikan bahwa hukum Islam dan kekuatan hukumnya secara ketatanegaraan di Negara Republik Indonesia adalah Pancasila dan UUD 1945, yang kemudian dijabarkan melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat dan beberapa instruksi Pemerintah yang berkaitan dengan hukum Islam. Dengan munculnya Kompilasi Hukum Islam yang menjadi pedoman bagi para hakim di peradilan khusus (Peradilan Agama) di Indonesia. Hal tersebut merupakan pancaran dari norma hukum yang tertuang dalam Pasal 29 UUD 1945. Oleh karena itu, keberlakuan dan kekuatan hukum Islam secara ketatanegaraan di negara Republik Indonesia adalah Pancasila dan Pasal 29 UUD 1945.[6]

---

[1] Abdul Manan, Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), hlm. 1.

[2] Satria Effendi, Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), hlm. 2-12.

[3] Abdul Manan, Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. Xiv-xv

[4] Abdul Manan, Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. Xx-xxi

[5] Zainuddin Ali, Hukum Islam Pengantar Hukum Islam di Indonesia, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm. 93-96.

[6] Zainuddin Ali, Hukum Islam: pengantar ilmu hukum Islam di Indonesia, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm. 85-87